Kelima, penugasan kepala sekolah harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta melakukan pembinaan dan evaluasi secara objektif serta terukur.
“Ukuran keberhasilan seorang kepala sekolah bukan berapa lama ia menduduki jabatan. Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah setelah ia memimpin,” katanya.
Pendidikan Jadi Prioritas Pembangunan Maluku
Lewerissa menegaskan, pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku, bersama kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, Maluku memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena itu, kondisi mutu pendidikan saat ini harus menjadi pemicu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan secara bersama-sama.
“Kita tidak usah malu untuk mengakui bahwa kita masih kurang. Tetapi fakta itu harus mendorong kita untuk memacu bagaimana kita mengelola bidang pendidikan ini secara baik,” ujarnya.
Kepada para kepala sekolah yang menerima penugasan, Lewerissa mengingatkan kembali bahwa kepala sekolah merupakan pemimpin yang harus mampu mengelola seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan.
“Ingat, pemimpin itu bukan bos, dia adalah manajer. Dia me-manage, dia me-lead, dia harus bisa memimpin orang-orang yang dipimpin, baik guru maupun staf administrasi maupun peserta didik, serta membangun relasi dengan pihak orang tua dan berbagai organisasi yang ada di sekitar sekolah,” tandasnya.
