Mahasiswa Malut Desak KPK Periksa AGK & Bahrain Kasuba

oleh -96 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Sejumlah mahasiswa Maluku Utara di Jakarta yang menamakan diri Gerakan Aktivis Anti Korupsi Manila, akar problem korupsi di Indonesia sering menjadi tradisi buruk bagi kelompok elit yang mana terlihat masif & aktif menggunakan otoritas kebijakan dengan melakukan penggelapan Anggaran Negara, tentunya dengan tujuan bagaiamana memperkaya diri.

Menurut mereka, di Indonesia, khusus di provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan terdapat dugaan berbagai macam kasus korupsi dengan praktek yang tentunya membuat kemelaratan bagi kehidupan rakyat miskin kota/Desa. Akhir-akhir Ini, isu yang berkaitan dengan adanya dugaan kuat kasus gratifikasi senilai Rp2,5 M yang konon dalang intelektualnya adalah Bahrain Kasuba menjadi perhatian publik.

“Gratifikasi yang merupakan pemberian dalam arti yang sangat luas, kini melanda Halmahera Selatan dengan motif “Kebanjiran Proyek salah satu kontraktor di Tahun 2018, Jual Beli Proyek, Gratifikasi Bahrain Kasuba 2,5M Diduga Bupati Halmahera Selatan Menerima Mobil,” ujar Korlap Dikrun di palataran Kantor KPK, Jakarta, Sabtu (29/8/2020).

Dikrun menjelaskan, dalam pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi “KPK” konon memanggil sejumlah saksi yang berjumlah 3 orang untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diduga melibatkan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, sayangnya sejauh ini KPK belum memanggil dan memeriksa Bahrain Kasuba.

Link Banner

“Motif gratifikasi terhadap Baharain Kasuba konon dalam pemberitaan menyebutkan bahwa KPK akan mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang di mana diduga kuat dilakukan oleh salah seorang oknum kontraktor berinsial D terhadap Bupati Halmahera Bahrain Kasuba,” ungkapnya.

Baca Juga  Nitizen Persoalkan Spice Island Darwin-Ambon Yacht Race (SIDAYR) 2019

“Ada pula kasus suap gratifikasi yang menjadi tren di Kabupaten Halmahera Selatan diduga melibatkan para pejabat dan kontraktor di Kabupaten Halmahera Selatan atas sejumlah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang “PUPR” Kabupaten Halmahera Selatan, hal ini memberikan sinyal, agar KPK lebih tegas untuk memberantas seluruh oknum yang di duga terlibat, dugaan kasus suap dan gratifikasi pemberian mobil antara pihak kontraktor dan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Bahrain Kasuba yang berlangsung sejak 2018 dengan pihak kontraktor, Hal ini sama saja mengindikasikan bupati mempraktekan jual beli proyek dengan menggunakan kewenangan sebagai bupati,” imbunya.

Dikrun menambahkan, ada kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal di provinsi Maluku Utara yang suda di laporkan oleh 2 anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di KPK pada tahun 2017-2018 DPRD Malut Melalui, Sahril Taher dan Syahril Marsaoly.

“Dua wakil rakyat ini termasuk tim Pansus Hak Angket DPRD Malut. Sekadar informasi, setelah sekian lama mengumpulkan fakta dan data, kerja Pansus Hak Angket berakhir pada 9 Januari 2017. Hari itu juga hasil kerja Pansus diparipurnakan di gedung DPRD Malut,” beber Dikrun.

Baca Juga  MAN IC Halbar Terapkan PBM Online di Tengah Pandemi Covid-19

“Hasil kerja Pansus Hak Angket DPRD menyebutkan, Gubernur Abdul Gani Kasuba diduga menyalahi beberapa ketentuan perundang-undangan dan telah melanggar sumpah janji jabatan gubernur, yang artinya ada banyak upaya penggelapan kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tambahnya.

Untuk itu kata Dikrun, Ia bersama kawan-kawannya Mahasiswa Malut di Jakarta yang tergabug dalam Gerakan Aktivis Anti Korupsi melalui kajian secara spesifik berharap bahwa KPK harus berani mengungkap dan menyelidiki skadal kasus 27 IUP Ilegal di provinsi Maluku utara dan kasus gratifikasi, suap berupa mobil di Kabupaten Halmahera selatan.

Berikut lima butir tuntutan yang disampaikan pada aksi dimaksud:

  1. Mendesak Pimpinan KPK Firli Bahuri Segera Panggil & Periksa Bupati Halmahera Selatan “Bahrain Kasuba”, Dalam Dugaan Kasus Suap Gratifikasi 2,5M.
  2. Mendesak KPK Segera Selidiki Aktor Intelektual Jual Beli Proyek Di Tubuh SKPD Kab. Halmehera Selatan, Provinsi Maluku Utara
  3. Dukung KPK Selidiki Barang Bukti Berupa Mobil, yang diduga suda di jual untuk menghilangkan barang bukti, Tangkap Dan Penjarahkan Bupati Halmahera Selatan Jika Terbukti.
  4. Mendesak KPK panggil dan periksa Andul Gani Kasuba yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara.
  5. Mendesak KPK Panggil & Periksa Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba & Segera Tangkap Serta Penjarahkan.
Baca Juga  Duduk Bacarita, Kapolda Maluku dan PJU Polda Maluku Bahas Situasi Kamtibmas

(red)