Oleh: Nazaruddin, Kolumnis, Pemerhati Sosial Politik
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah rentetan bencana ekologis di Sumatra dan ambisi program nasional yang carut-marut, muncul sebuah pola komunikasi yang mengkhawatirkan: jurang yang menganga lebar antara retorika resmi istana dengan realitas pahit di lapangan. Narasi “semua terkendali” kini mulai terdengar seperti penyangkalan sistematis terhadap krisis yang nyata.
Penanganan Bencana: Antara Klaim dan Realitas
Di Sumatra, klaim pemerintah mengenai kemandirian kapasitas domestik dalam penanganan bencana berbenturan keras dengan fakta di lapangan. Kendala logistik dan kurang berhasilnya koordinasi masih menjadi momok bagi para penyintas. Sampai pekan ketiga, masih banyak korban bencana belum tertangani dengan baik.
Sementara publik justru melihat lembaga non-pemerintah seperti Muhammadiyah dan inisiatif sipil—seperti gerakan yang digalang Feri Irwandi—terlihat lebih tangkas, efektif, dan efisien. Ironisnya, di saat warga menderita, negara justru sibuk membela narasi ekonomi, terutama terkait industri sawit. Pernyataan para pembantu presiden yang tidak logis mengenai penyebab banjir bandang dan asal-usul kayu gelondongan mencerminkan hilangnya empati serta kepekaan negara terhadap penderitaan rakyat.
