Oleh: Ahmad Farisi, Pengamat Politik, Alumnus PP Annuqayah Lubangsa
Ketegangan NU – PKB terus berlanjut. Pemicunya adalah soal perbedaan sikap politik menjelang kontestasi Pilpres 2024. Perseteruan itu semakin lama bukan hanya menciptakan jarak di antara ormas dan partai yang punya hubungan darah itu, tetapi juga menciptakan intrik dan konflik politik.
Sindiran-sindiran politik antara Gus Yahya (Ketua Umum PBNU) dan Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) menghiasi jagat pemberitaan dan beranda media sosial kita. Muhaimin Iskandar, dengan PKB-nya, yang punya hajat politik pada Pilres 2024, merasa perlu dan berhak untuk menggaet identitas NU. Selain karena alasan biologis dan ideologis antara NU – PKB, juga karena NU adalah kekuatan besar –yang oleh Kiai Wahab Hasbullah diibaratkan seperti meriam– yang tentu akan sangat menguntungkan bagi PKB.
Sementara Gus Yahya, yang punya tanggung jawab moral untuk menjaga marwah NU, merasa penting untuk menjaga NU agar tidak bermesraan dengan PKB, anak NU yang lahir sebagai partai. Semata agar kemurnian NU sebagai jam’iyah tidak ternodai lagi oleh kepicikan politik seperti yang terjadi di masa lalu.
Bahkan, untuk memuluskan agenda kepemimpinannya itu, sejak terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya telah menegaskan bahwa NU tidak boleh dikooptasi oleh satu partai, termasuk oleh PKB. Dari pernyataan sikap politik Gus Yahya itu, kita dapat memahami bahwa dalam dinamika politik kepartaian, NU akan bersikap netral, moderat. Yang artinya, ke depan, NU tidak akan memihak pada partai mana pun, termasuk pada PKB yang merupakan anak kandungnya sendiri.
