Porostimur.com, Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengawasi secara ketat kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait rencana mengirim siswa nakal ke pendidikan militer. Kebijakan ini dinilai perlu pengkajian mendalam karena menyangkut hak anak dan pendekatan pendidikan.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, kementeriannya tidak hanya mengawasi, tetapi juga akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut jika nantinya akan diterapkan secara nasional.
“Kami sudah berdiskusi dengan para eselon 1. Ke depan, jika ini menjadi sistem yang disepakati nasional, kami akan berikan masukan,” kata Natalius Pigai di kantornya, Selasa (6/5/2025).
Menurut Natalius, jika kebijakan pendidikan militer untuk siswa bermasalah diterapkan, maka perlu ada satu sesi khusus untuk pendidikan hak asasi manusia (HAM) atau humanisme agar pendekatannya tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
“Kita semua yang punya anak tahu bagaimana sulitnya mendidik sejak SD atau SMP. Dari awal, kita perlu ajarkan cara menghormati sesama,” tambahnya.
Kebijakan ini pertama kali disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 29 April 2025. Ia mengungkapkan, banyak orang tua dan guru mulai kewalahan menghadapi siswa dengan kenakalan yang semakin akut.
