Porostimur.com, Jakarta – Formula transfer ke daerah dinilai belum sepenuhnya adil bagi wilayah kepulauan. Perhitungan yang masih dominan menggunakan variabel luas daratan dan jumlah penduduk dianggap belum mampu menggambarkan beban pembangunan daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan tersebar dalam banyak pulau.
Persoalan tersebut kembali disoroti Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Daerah Kepulauan bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Mercy mengatakan, ketimpangan tersebut salah satunya terlihat dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Meskipun variabel laut telah dimasukkan dalam formula, porsinya dinilai belum cukup signifikan untuk menggambarkan kebutuhan riil daerah kepulauan.
“Selama ini perhitungan DAU itu berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk. Memang ada variabel laut, tetapi belum signifikan. Padahal, hampir semua daerah kepulauan itu lautnya di atas 90 persen,” ujar Mercy.
Menurut legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, pendekatan yang relatif seragam antara daerah daratan dan daerah kepulauan berpotensi menghasilkan perhitungan kebutuhan fiskal yang tidak sebanding dengan tantangan pembangunan.
