Jangan sampai pemerintah merasa telah menghemat anggaran karena memangkas struktur organisasi, tetapi pada saat yang sama kehilangan peluang pembiayaan yang jauh lebih besar.
Begitu pula dengan potensi pendapatan rumah sakit. Pelayanan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa, pemeriksaan bebas narkoba, kebutuhan perusahaan, hingga layanan tertentu bagi masyarakat merupakan bagian dari ekosistem ekonomi rumah sakit yang juga harus dihitung.
Artinya, neraca merger tidak boleh hanya berisi kolom penghematan. Harus ada kolom lain yang mencatat apa yang mungkin hilang.
Lebih jauh lagi, pemerintah harus menghitung biaya sosial yang tidak tercantum dalam APBD: meningkatnya beban keluarga, terganggunya privasi pasien, risiko keamanan, sampai kemungkinan menurunnya kualitas layanan kesehatan jiwa.
Sebab, tidak semua kerugian bisa dihitung dalam rupiah. Ada kebijakan yang tampak hemat di laporan keuangan, tetapi mahal dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, sebelum keputusan diambil, pemerintah daerah seharusnya membuka ruang kajian yang transparan dan melibatkan para ahli kesehatan, pengelola rumah sakit, tenaga medis, pemerhati kesehatan jiwa, serta masyarakat.
Publik berhak mengetahui: apa masalah yang hendak diselesaikan melalui merger, apa alternatifnya, berapa penghematannya, dan apa risiko yang harus ditanggung pasien?
