Secara khusus, Bodewin mengaku bangga atas capaian Kota Ambon yang berhasil meraih opini WTP tahun ini, setelah sebelumnya berada pada kategori WDP.
“Banyak hal yang sebenarnya belum mampu kami perbaiki sendiri. Tapi atas arahan dan bimbingan BPK, kami bisa memperbaikinya perlahan-lahan. Ini membuktikan bahwa BPK adalah mitra kerja yang baik,” ungkapnya.
Daftar Opini dan Evaluasi BPK
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Maluku, Andriyanto, menyampaikan bahwa penilaian opini didasarkan pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menetapkan sejumlah daerah meraih opini WTP, di antaranya Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, serta Kota Ambon yang mengalami peningkatan dari WDP ke WTP.
Sementara itu, beberapa daerah lainnya masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kabupaten Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Buru Selatan.
“Kita harus apresiasi peningkatan opini terhadap Pemerintah Kota Ambon yang tahun lalu mendapatkan WDP, sekarang kami bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ini betul-betul kerja keras,” ujar Andriyanto.
