Perdebatan mengenai federasi dan kesatuan sudah berlangsung lama, jauh sebelum Van Mook dituduh mendirikan negara boneka. Kalau ditelusuri sejak 1916 sampai pada diskusi reformasi tata pemerintahan yang dipelopori Volksraad tahun 1918, wacana federasi dan kesatuan sudah menjadi objek perdebatan. Dimana pihak yang pro kesatuan lebih kepada ketakutan kalau Belanda akan kehilangan kendali di nusantara, jika memilih bentuk federasi.
Dalam brosur Hendrikus Colijn tahun 1918 berjudul “Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie”. Colijn merupakan militer, politisi yang bertugas di Hindia Belanda selama 16 tahun. Di kemudian hari, dia menjadi PM Belanda. Dalam tulisannya di tahun 1918, menginginkan pembentukan provinsi-provinsi di berbagai pulau yang disertai dengan badan seperti Volksraad (parlemen). Seiring perjalanan waktu provinsi-provinsi itu akan menjadi negara mandiri yang berada dalam satu negara federasi yang memiliki otoritas pusat.
Dalam sistem negara yang berkembang ke arah federalis, otoritas pusat ini akan mampu mempertahankan pentingnya moral sebagai penengah yang tidak berkepentingan antara konflik kepentingan ekonomi nasional yang semakin kuat antara masing-masing anggota federasi untuk waktu yang lama.
