“Selanjutnya lewat proses demokrasi, rancangan Perneg ini disampaikan kepada kepala pemerintahan kota Ambon, dievaluasi, dan mendapat persetujuan, barulah ditetapkan dan diundangkan di negeri yang bersangkutan, kemudian sosialisasi dan seleksi guna mendapatkan figur calon pemimpin dari mata rumah parentah,” ungkapnya.
Wawali tidak menampik, bahwa terbuka peluang bagi masyarakat negeri, ataupun kelompok adat yang merasa terabaikan hak dan belum terakomodir kepentingannya dalam Perneg tentang Mata Rumah Parentah untuk dapat mengajukan tuntutan lewat jalur hukum.
“Bila terjadi demikian, maka pemerintah pemerintah kota Ambon memposisikan diri pada kapasitas hukum dan akan menghormati keputusan hukum yang bersifat tetap atau inkracht,” ujarnya.
Mencermati dinamika serta politik pada proses seleksi kepala pemerintahan defenitif di negeri adat, lanjut wawali, maka alangkah baiknya melalui kinerja Saniri, dapat mendudukan fakta sejarah terhadap garis keturunan atau mata rumah yang berhak memimpin dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Pemerintah negeri sebagai acuan normatif jika terdapat lebih dari satu mata rumah parentah agar dapat terbuka, baik untuk melakukan konsesus secara bergiliran, ataupun dapat juga berakhir dengan proses pemilihan yang melibatkan seluruh masyarakat negeri adat,” tandas wawali. (nicolas/agi)
