Porostimur.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,63 triliun untuk tahun anggaran 2026. Tambahan ini sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, seiring dengan pengangkatan pegawai baru dari formasi CPNS dan PPPK.
Permintaan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu (9/7/2025).
Tambahan Belanja Pegawai Capai Triliunan
Dari total usulan tambahan anggaran, sekitar Rp1,75 triliun diperuntukkan bagi program dukungan manajemen, yang didominasi oleh kebutuhan belanja pegawai.
“Kenapa? Karena asumsinya ada CPNS sebanyak 1.324 orang yang akan diangkat, serta tambahan 12.513 tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh MenPAN-RB untuk diangkat menjadi PPPK,” ujar Nusron.
Ia juga menjelaskan bahwa tambahan tersebut belum mencakup pegawai non-ASN lainnya, seperti PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang selama ini di-outsourcing, termasuk pramusaji, office boy, satpam, dan sopir. Nusron menilai kelompok ini juga perlu mendapat perhatian dalam sistem kepegawaian ke depan.
Anggaran Tambahan untuk PTSL dan RDTR
Selain belanja pegawai, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan Rp 1,83 triliun untuk mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dinilai masih memiliki kekurangan cakupan lahan sekitar 15 juta hektare.
