Beberapa praktik yang menekan masyarakat, antara lain:
- Syarat pembayaran TTP wajib disertai bukti lunas Pajak Kendaraan Bermotor.
- Syarat pembayaran TTP wajib disertai bukti lunas iuran Kopri.
- Samsat kabupaten/kota diinstruksikan melakukan gerilya pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah.
“Tekanan pajak yang meningkat ini otomatis menurunkan daya beli masyarakat. Mereka tidak menikmati pertumbuhan ekonomi, tetapi ketika pemerintah membutuhkan pembiayaan, rakyatlah yang dipaksa menanggungnya,” tegas Malik Ibrahim.
Pajak untuk Kenikmatan Pejabat
Birokrat senior ini menambahkan, sebagian besar pendapatan asli daerah justru digunakan untuk membiayai kebutuhan pejabat. Mulai dari kebutuhan rumah tangga gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah, hingga biaya komunikasi, baju dinas, tamu negara yang berkunjung, serta perjalanan dinas dan rapat-rapat konsultasi yang menguras anggaran relatif besar.
“Dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum telah habis untuk gaji ASN, Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai arahan pusat, dan Dana Bagi Hasil juga sudah diatur. Maka satu-satunya sumber yang membiayai kemewahan pejabat daerah adalah pajak dan retribusi masyarakat lokal,” jelas Malik Ibrahim.
Fenomena ini menurut dia, menimbulkan ironi tersendiri: pertumbuhan ekonomi tinggi dan pencitraan gemilang, tapi rakyat tetap menanggung beban ekonomi yang nyata. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
