Dalam ilmu politik, ada perbedaan penting antara winning power dan exercising power, memenangkan kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Yang pertama membutuhkan persekutuan, kompromi, dukungan, dan kemampuan mempertemukan berbagai kepentingan. Yang kedua membutuhkan kewenangan, kebebasan mengambil keputusan, legitimasi, serta kemampuan menjaga pemerintahan dari tuntutan para sekutu.
Keduanya tidak selalu berjalan seiring. Kesepakatan yang membantu seseorang memenangkan kekuasaan dapat berubah menjadi kewajiban politik yang membatasi langkahnya setelah berkuasa. Lebih rumit lagi apabila orang-orang yang membangun kesepakatan itu kemudian berbeda kepentingan.
Indonesia sedang menghadapi pertanyaan serupa melalui hubungan Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi dan Prabowo pernah dua kali bertarung dalam pemilihan presiden, pada 2014 dan 2019. Sesudah pertarungan kedua, Prabowo masuk kabinet Jokowi sebagai menteri pertahanan. Menjelang Pilpres 2024, hubungan keduanya berkembang menjadi persekutuan politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi presiden, dengan Gibran sebagai wakilnya.
Bagi Prabowo, dukungan Jokowi merupakan modal politik penting setelah dua kekalahan. Bagi Jokowi, yang tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, terpilihnya Gibran menawarkan kemungkinan kesinambungan pengaruh politik keluarga dan agenda pemerintahannya.
