Secara prosedural, pemilihan itu menghasilkan pemerintahan yang sah. Namun, legitimasi elektoral tidak otomatis menghapus pertanyaan mengenai kualitas proses kelembagaan yang mendahuluinya.
Prabowo mengetahui bahwa Gibran belum mencapai batas usia semula. Perubahan persyaratan oleh MK merupakan peristiwa publik yang secara langsung memungkinkan pencalonan pasangannya. Kontroversi yang menyusul juga menjadi perdebatan nasional.
Tidak diperlukan pengakuan pribadi Prabowo untuk menyimpulkan bahwa keputusan-keputusan publik tersebut merupakan bagian dari lingkungan politik pencalonannya. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana ia dan koalisinya menilai risiko kelembagaan dari pilihan tersebut.
Mengetahui kontroversi tentu berbeda dari terbukti mengatur putusan pengadilan. Sampai sekarang, tidak ada putusan yang menetapkan bahwa Prabowo ikut merekayasa keputusan MK. Tetapi tanggung jawab politik tidak harus menunggu pembuktian persekongkolan.
Ada tindakan aktif, ada pembiaran, dan ada kewajiban melakukan pemeriksaan yang layak. Ketiganya mempunyai konsekuensi berbeda. Dalam memilih seorang wakil presiden, tanggung jawab seorang calon presiden tidak berhenti pada penyerahan dokumen kepada penyelenggara pemilu.
