Lembaga-lembaga itu bukan perhiasan demokrasi. Semua lembaga itu merupakan pagar yang sengaja didirikan untuk membatasi kekuasaan.
Ketika pengambilan keputusan kelembagaan menimbulkan persoalan keberpihakan, konflik kepentingan, atau lemahnya pemeriksaan persyaratan, kerugiannya tidak berhenti pada satu pemilihan umum. Kepercayaan masyarakat terhadap aturan main demokrasi ikut dipertaruhkan.
Dugaan adanya pelemahan yang disengaja dan sistematis perlu diuji melalui bukti tentang rangkaian tindakan dan hubungan antaraktor. Tetapi temuan pelanggaran etik di MK serta kontroversi pemeriksaan kelayakan calon sudah menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat disederhanakan menjadi pertengkaran pribadi antarelite.
Di sinilah paradoks winning power dan exercising power menemukan dimensi kenegaraannya. Mereka yang memperoleh keuntungan dari keputusan politik pada masa pencalonan kemudian harus memerintah melalui lembaga-lembaga yang kredibilitasnya ikut dipersoalkan.
Julius Caesar dan Pompeius akhirnya berperang ketika persekutuan mereka tidak lagi mampu menampung persaingan. Tiberius menerima kekuasaan beserta pengaturan keluarga yang telah disiapkan Augustus.
Jakarta tentu bukan Roma. Indonesia tidak diwariskan melalui perkawinan bangsawan atau pengangkatan anak seorang kaisar. Rakyat memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum.
