Justru karena itulah tuntutan kepada para pemimpinnya lebih besar.
Jokowi dan Prabowo dapat mempertahankan persekutuan ataupun mengambil jalan politik yang berbeda. Gibran pun mempunyai hak untuk membela kedudukannya melalui mekanisme konstitusional.
Namun, tidak satu pun pilihan tersebut menghapus kewajiban menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan yang membawa mereka menuju kekuasaan dibuat dan dipertanggungjawabkan.
Orang Romawi mungkin akan terpesona melihat Indonesia memiliki konstitusi modern, mahkamah, komisi pemilihan umum, dan lebih dari dua ratus juta penduduk yang hidup dalam negara demokratis.
Tetapi setelah mendengar bagaimana urusan keluarga, aliansi, dan suksesi masih dapat menguji lembaga-lembaga negara, barangkali mereka akan mengangguk pelan.
Rupanya peradaban memang telah maju sangat jauh. Urusan kekuasaan belum tentu menempuh jarak yang sama. (**)
