Persoalan ini kembali muncul pada 2026, ketika persyaratan pendidikan Gibran menjadi sengketa hukum. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat penyetaraan pendidikannya membuka kembali pertanyaan mengenai pemeriksaan dokumen oleh lembaga terkait dan KPU pada 2023.
Apa yang sebenarnya telah diperiksa? Seberapa jauh tim pasangan calon melakukan pemeriksaan sendiri? Dan bagaimana kelemahan yang baru terungkap kemudian harus dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan tuduhan tanpa bukti. Tetapi juga tidak patut ditutup hanya dengan mengatakan bahwa KPU dahulu telah menerima pendaftaran.
Puncak ironi terjadi pada 10 November 2026.
Sesudah bertemu Prabowo sekitar dua setengah jam dan menyampaikan niat mengundurkan diri, Gibran mengatakan bahwa Presiden menyarankannya tetap fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menghadirkan dokumen pendidikannya. Ia juga menyebut kemungkinan mengupayakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Namun, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangan hukum bahwa putusan MK dan MA sudah final dan jalur hukum yang dibicarakan tidak tersedia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan kemudian membantah anggapan bahwa Prabowo menyarankan langkah PTUN tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara itu, mengonfirmasi adanya pernyataan niat mengundurkan diri.
