Tidak semua keterangan itu merupakan bantahan langsung terhadap isi percakapan Gibran dengan Presiden. Belum pula tersedia penjelasan langsung Prabowo yang memastikan bagaimana percakapan tersebut berlangsung.
Namun, perbedaan penjelasan di lingkungan pemerintahan sudah cukup memperlihatkan peliknya persoalan politik yang sedang dihadapi.
Gibran dahulu merupakan bagian penting dari formula kemenangan. Kini kedudukannya menjadi pusat perdebatan mengenai hukum, legitimasi, dan masa depan hubungan dua kekuatan politik yang membentuk pemerintahan.
Prabowo menghadapi konsekuensi dari pilihan pasangan yang dahulu aktif diupayakannya. Jokowi menghadapi kenyataan bahwa kedudukan politik putranya kini bergantung pula pada proses konstitusional dan keputusan pemerintahan yang tidak lagi dipimpinnya.
Mereka tidak harus sedang bermusuhan untuk menghadapi paradoks tersebut. Bahkan apabila keduanya tetap bersekutu, tanggung jawab terhadap keputusan masa lalu tidak dengan sendirinya hilang.
Tetapi persoalan Indonesia sesungguhnya lebih besar daripada nasib persekutuan dua tokoh.
Reformasi 1998 melahirkan berbagai pengaman agar kekuasaan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kehendak seorang penguasa. Presiden dipilih langsung, masa jabatan dibatasi, Mahkamah Konstitusi dibentuk, dan KPU dituntut menyelenggarakan pemilu secara mandiri.
