Porostimur.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut pintu amandemen UUD 1945 nyaris tertutup, khususnya setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap tidak ingin melanjutkan rencana tersebut.
“PKS mendukung pernyataan PDIP. Dan kami berharap usulan amandemen ini segera dihentikan, supaya lebih tenang,” ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, kepada Tempo, Kamis, 17 Maret 2022.
Menurut Hidayat, PKS sejak awal menolak agenda amandemen UUD 1945 karena khawatir akan membuka kotak pandora untuk mengubah pasal-pasal krusial dari konstitusi, seperti pembatasan masa jabatan presiden.
Ia menuturkan, sikap PKS itu sebelumnya sama dengan sikap resmi Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Dengan masuknya PDIP, maka posisi partai penolak semakin kuat. Hidayat menengarai, Partai NasDem selanjutnya juga akan menyusul sesuai sikap mereka yang menolak penundaan Pemilu 2024.
“Jadi menurut saya, untuk memenuhi persyaratan mengusulkan amandemen itu akan sulit, apalagi untuk sampai disetujui. Sebab petanya jelas, empat partai menolak, dua pertiga syarat hadir sudah tidak bisa dipenuhi. Apalagi nanti kalau ditambah DPD, pintu amandemen sudah tertutup,” ujar Hidayat.
