Menurutnya, regulasi yang memadai diperlukan untuk mendukung alokasi pembiayaan penanggulangan bencana serta memperjelas skema penanganan dan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak, sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Hasby berencana mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu dalam agenda konsultasi publik bersama kementerian terkait. Langkah tersebut diharapkan membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga kebutuhan pembangunan Taliabu dapat disampaikan secara lebih terarah.
“Kami berharap sinergi ini dapat membuka ruang komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, sehingga pada tahun 2027 Kabupaten Pulau Taliabu mendapatkan porsi perhatian dan alokasi program pembangunan yang lebih signifikan,” tandasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi kesempatan bagi Pemda Pulau Taliabu untuk menyampaikan kondisi riil daerah sekaligus mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan prioritas. Pengawalan aspirasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah berjuluk Hemungsia Sia Dufu itu.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati La Ode Yasir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat. Turut hadir anggota DPRD Pulau Taliabu, Budiman Mayabubun, Ketua Tim Hukum KORPRI Taliabu, Tawallani Djafaruddin, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
