Porostimur.com, Ambon – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan kementerian/lembaga terkait, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.717.285.968.789 yang tersebar di 29 kementerian dan lembaga dengan anggaran sebesar Rp568.994.487.500 (7.38 %).
Anggaran tersebut dialokasikan bagi 15 pemerintah provinsi yang memiliki daerah perbatasan dengan nilai Rp 610.036.657.500 (7.90%). Sedangkan untuk kabupaten/kota sebesar Rp.3.388.687.378.797 (43.91%) dan kecamatan sebesar Rp3.149.567.453.992 (40.81%).
Sementara untuk Maluku dialokasikan Rp764 miliar, baik melalui kementerian/lembaga, seperti di Kementerian PUPR, maupun yang langsung ditransfer ke provinsi, kabupaten dan kecamatan.
Anggaran sebesar Rp764 miliar lebih itu, diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di lokasi prioritas yang tersebar di empat daerah yakni, Kabupaten MBD, Kepulauan Aru, Malra dan Kabupaten Tanimbar.
Terkait hal itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, mewanti-wanti pemerintah daerah agar mengelola peruntukan anggaran tersebut dengan baik dan benar.
Menurut mantan Pangdam XVI Pattimura ini, sesuai dengan arahan mendagri, maka setelah pencanangan Gerbangdutas, pihaknya akan membentuk tim yang bertugas untuk turun ke setiap pemda termasuk di Maluku, guna mengetahui rencana aksi yang akan dilakukan pada lokasi prioritas daerah perbatasan.
