“Tujuan kolaborasi ini sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat akurasi data. Pemda dilibatkan mulai dari Dinas Sosial tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa untuk mengumpulkan dan memverifikasi data terbaru agar benar-benar akurat dan mutakhir,” ujar Djufri.
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Menurut Djufri, akurasi data menjadi kunci agar seluruh lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, menggunakan satu sumber data yang sama, yakni DATSEN, dalam program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang akurat diharapkan dapat memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” katanya.
Ia menambahkan, penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi landasan hukum dan operasional bagi BPS dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dalam proses pemutakhiran data secara berkelanjutan.
“Pemda Halbar menandatangani perjanjian kerja sama ini untuk mendukung inisiatif dan program pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan kemiskinan berbasis data yang valid,” tandas Djufri. (Asirun Salim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
