Porostimur.com Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima sejumlah utusan dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Halmahera Tengah, Maluku Utara di Kantor BNPP, Jakarta, Selasa (4/4/2023) kemarin. Kedatangan utusan BPPD Halmahera Tengah tersebut, untuk menyampaikan permohonan sejumlah pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, akan mempertimbangkan sejumlah atensi Kepala BPPD Halmahera Tengah, Haris Abdullah. Permohonan yang pertama adalah penambahan Lokasi Prioritas (Lokpri) untuk kecamatan di Patani Timur.
Saat ini, BNPP telah mengelola sekitar 222 Lokpri pada 54 kabupaten/kota di 15 provinsi. 222 Lokpri berbasis kecamatan tersebut dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan dan di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan.
“176 Lokpri berada di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan. Selanjutnya 46 Lokpri di luar koridor pertumbuhan pemerataan,”ungkap Zudan, dikutip Jumat (7/4/2023).
Selain itu, permohonan lainnya adalah pengembangan sarana dan prasarana untuk kesehatan, listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi di wilayah pulau-pulau terluar.
