Dukungan Kebijakan Efisiensi Sudah Diterapkan
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulette, menjelaskan bahwa penerapan kebijakan WFH akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, OPD seperti tenaga kesehatan, pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga pemadam kebakaran akan diatur secara khusus agar pelayanan tetap berjalan optimal.
“Teknisnya nanti akan dibahas bersama Badan Kepegawaian. Untuk OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tentu akan dipertimbangkan dan diatur secara khusus,” jelas Sapulette.
Ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Oleh karena itu, beberapa layanan tetap berjalan dengan sistem bergilir.
“Pelayanan seperti Disdukcapil, Puskesmas, dan PTSP itu bergilir, tidak semua WFH. Pejabat struktural juga tetap masuk,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sapulette juga menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi seperti pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas telah lebih dulu diterapkan di lingkungan Pemkot Ambon.
Hal ini menurut dia, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan optimalisasi kinerja ASN.
