Menurutnya, penataan pertambangan harus dilakukan melalui jalur legal agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Usulkan Perluasan WPR
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Maluku telah mengusulkan perluasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Kementerian ESDM.
Saat ini, pemerintah pusat baru menetapkan WPR seluas 100 hektare di kawasan Gunung Botak, sementara cadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mencapai sekitar 24.900 hektare.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin di luar ketentuan pusat, sehingga pengajuan perluasan WPR menjadi langkah strategis yang ditempuh.
Percepat Legalisasi Tambang Rakyat
Selain itu, Pemprov Maluku juga mempercepat proses legalisasi melalui pendampingan koperasi-koperasi yang mengurus izin pertambangan rakyat.
Data Dinas ESDM Maluku menunjukkan sembilan dari 10 koperasi telah menyelesaikan administrasi tanda batas wilayah, sementara satu koperasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Dari sisi RKAB, enam koperasi telah memenuhi persyaratan dan siap memasuki tahap verifikasi operasional, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses evaluasi.
Pemprov berharap percepatan ini dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara legal, aman, dan ramah lingkungan, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Buru.
