Oleh: Nazaruddin, Kolumnis/Pemerhati Sosial Politik
“Ketika kebohongan menjadi hukum, maka berkata jujur adalah tindakan revolusioner.”
~ George Orwell ~
Dalam sejarah kekuasaan, setiap rezim punya cara masing-masing untuk mempertahankan legitimasi. Ada yang bertumpu pada prestasi, ada yang bergantung pada hukum, ada pula yang merawat kepercayaan publik lewat transparansi. Namun ada juga jenis rezim yang memilih jalan manipulatif: membungkus kekuasaan dengan pencitraan, menopangnya dengan kebohongan, melindunginya dengan represi halus, dan memperkuatnya dengan pasukan buzzer. Rezim semacam ini tidak hanya menindas kebebasan, tetapi juga merusak jantung dari kehidupan berbangsa—yakni nalar publik.
Rezim Pencitraan: Kekuasaan dalam Balutan Ilusi
Rezim pencitraan memprioritaskan optik di atas realitas. Mereka membentuk citra pemimpin sebagai sosok bijak, merakyat, penuh kinerja, sekalipun kebijakan-kebijakan yang lahir justru memperlihatkan inkompetensi atau ketidakadilan. Setiap kebijakan yang keliru ditutup dengan narasi pengalihan: peresmian infrastruktur simbolik, kunjungan teatrikal ke rakyat kecil, atau jargon-jargon kosong yang didaur ulang di media sosial. Kritik dijawab bukan dengan argumen, tapi dengan pencitraan baru.
