Oleh karena itu, Wattimury mengatakan DPRD Provinsi Maluku mendukung penuh langkah yang diambil oleh Gubernur Maluku untuk menyelesaikan seluruh tahapan berkaitan dengan pengelolaan PI 10% sesuai dengan peraturan perundangan.
“Dengan demikian berdasarkan apa yang saya katakan ini dengan mengacu kepada peraturan Menteri ESDM atau juga ketentuan lain di Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah dapat disimpulkan bahwa permintaan DPRD KKT, dimana KKT diusulkan untuk menjadi daerah penghasil, itu sesatu yang bertentangan dengan peraturan perundangan, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan karena tidak ada regulasi yang menjamin kita melakukan itu di sini. Demikian juga dengan permintaan untuk mendapatkan pengelolaan PI 6% tidak ada dasar hukumnya”, ujarnya.
Ketua DPRD Maluku dari fraksi PDIP ini menandaskan, bahwa dalam ketentuan sudah sangat jelas mengisyaratkan bahwa pengelolaan PI telah diserahkan kepada Pemprov Maluku karena letak Blok Masela yang sudah lebih dari 12 mil. Namun tetap akan mempertimbangkan keberadaan KKT sebagai daerah terdampak juga dengan Maluku Barat Daya yang juga daerah terdampak.
“Hari ini saya tegaskan itu sesuatu yang belum bisa dipenuhi. Sekali lagi apa yang pemerintah provinsi lakukan sekarang ini adalah melaksanakan apa yang diatur dalam ketentuan perundangan tidak lebih dari itu. Yang kita prioritaskan sekarang adalah bagaimana manfaatnya pengelolaan PI 10% itu kepada masyarakat yang secara khusus masyarakat di KKT”, pungkasnya.
