Persoalkan Proyek Cekdam Ahuru, PMKRI Cabang Ambon Unjuk Rasa di Balai Wilayah Sungai Maluku

oleh -88 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: PMKRI Cabang Ambon bersama warga Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai Wilayah Sungai Maluku, Jum’at (19/3/2021).

Dalam aksinya, mereka meminta kepada pihak Balai Wilayah Sungai Maluku untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap kerusakan jalan akibat pengelolaan Proyek Cekdam di Ahuru.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon, Christian A. D. Rettob, kepada Porostimur.com, mengatakan, Proyek Cekdam yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Maluku dan rekanan PT. Diyan Nugraha Saotanre telah mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan yang merupakan sarana aksesbilitas dari masyarakat setempat dari pemukiman ke gereja dan ke pusat kota.

“Aksi unjuk rasa ini merupakan sikap PMKRI bersama masyarakat Ahuru terhadap pengelolaan proyek Cekdam Jakobus oleh Balai Wilayah Sungai Maluku dan PT. Diyan Nugraha Saotanre,” ujarnya.

Link Banner

Rettob bilang, Proyek Cekdam tersebut sejauh ini belum ada sosialisai mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL). Lantaran itu, pihaknya meminta kepada Balai Wilayah Sungai Maluku untuk segera melakukan sosialisasi AMDAL kepada masyarakat Desa Ahuru secara menyeluruh.

Baca Juga  Menhub, Menteri KP & Kepala BKPM Tinjau Lokasi PPT dan Ambon New Port

PMKRI juga meminta kepada Balai Wilayah Sungai Maluku untuk mengevaluasi kembali pemulihan jalan yang belum mampu menjawab keresahan masyarakat desa Ahuru secara menyeluruh.

“Undang-Undang 1945 pasal 28H Ayat (1) telah mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan tentunya sikap dari PMKRI Cabang Ambon Sanctus Fransiskus Xaverius akan selalu berpihak kepada rakyat dan selalu menjadi benteng kekuatan rakyat yang mengalami ketertindasan,” bebernya.

Lebih jauh Christian mengatakan, ketimpangan dan problematika social yang dialami oleh masyarakat Desa Ahuru merupakan permasalahan cukup kompleks bila ditelusuri lebih jauh.

Baca Juga  Pengendara Hindari Kucing, Penumpang Terjatuh dan Meninggal

“Mengapa dikatakan demikian, karena hasil survei dan gerakan sosial yang dilakukan oleh PMKRI Cabang Ambon selaku garda terdepan dalam menggenggam amanat reformasi dan juga sebagai episentrum gerakan mahasiswa katolik di Maluku telah membuktikan bahwa permasalahan yang dialami masyarakat Ahuru sangat menuai resah yang mendalam akibat dari pengelolaan Proyek Cekdam yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Maluku dengan nama proyek “FMSRB Kota Ambon” dan anggaran yang pergunakan sebesar Rp.16.586.438.000,” paparnya.

Rettob juga menjelaskan, sejauh ini sudah ada pemulihan jalan, namun masih menuai resah dari masyarakat akibat “treatment” atau pemulihan yang dilakukan belum maksimal. Oleh sebab itu, mendesak pihak Balai Wilayah Sungai Maluku untuk meninjau secara langsung perumahan warga yang mengalami kerusakan akibat Proyek Cekdam di Desa Ahuru. (sally)