PM Malaysia ‘Terkatung-katung’ di Dubai, Dubes dan Konjen Dicopot

oleh -40 views
Link Banner

Porostimur.com, Kuala Lumpur – Duta Besar Malaysia untuk Uni Emirat Arab Tarid Sufian dan konsul jenderal Hasril Abdul Hamid dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal berkoordinasi dengan pemerintah UEA saat Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ke Dubai, 29 Maret 2022.

Akibatnya, tidak ada pejabat UEA yang menyambut PM Ismail saat tiba di Dubai sebagaimana lazimnya tamu negara. Bukan itu saja, pemimpin pemerintahan Malaysia itu juga harus menunggu 2 jam di bandara untuk pemeriksaan paspor dan tanpa pengawalan polisi di jalan raya, demikian dilaporkan The Strait Times, Senin, 11 April 2022.

Pencopotan dua diplomat senior di UEA itu dibenarkan kantor Perdana Menteri. Menurut Wisma Putra, keduanya telah ditarik dari pos karena gagal membuat pengaturan yang tepat untuk kunjungan Ismail, yang membuat perdana menteri harus menunggu lama untuk paspor dan izin imigrasi di bandara.

“Ismail juga tidak diberikan perlindungan keamanan atau iring-iringan seperti prosedur standar,” kata juru bicara Wisma Putra seperti dikutip Free Malaysia Today, Selasa, 12 April 2022.

Kedatangan PM Ismail hanya disambut Tarid Sufian dan Hasril Abdul Hamid, tanpa kehadiran wakil pemerintah UEA satu pun

Baca Juga  HIMAKURSEL Kritik Kunker Walikota Tual di Kur Selatan

Pencopotan itu melahirkan kecaman dari sejumlah pihak. Sekelompok mantan duta besar berencana menulis surat protes kepada Wisma Putra.

Noor Farida Mohd Ariffin, yang pernah menjabat sebagai duta besar untuk Belanda, mengatakan kepada FMT bahwa banyak rekannya “marah” dengan cara menangani masalah tersebut.

Mereka sangat kecewa dengan penarikan kembali duta besar Tarid Sufian, dan konsul jenderal Hasril Abdul Hamid dari jabatan mereka.

Noor Farida, yang merupakan bagian dari kelompok mantan pegawai negeri G25, mengklaim sejumlah diplomat aktif mengaku kecewa dan berkecil hati dengan pergantian ini.

“Kami semua marah karena menteri luar negeri tidak membela wilayahnya sendiri,” katanya merujuk pada Saifuddin Abdullah.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan pesan teks yang dia kirim dengan mantan rekan-rekannya di Wisma Putra, kemarahan itu sebagian besar ditujukan kepada menteri dan “petugas yang tidak bekerja” di Kantor Perdana Menteri.

Baca Juga  Pemprov gelar rakorda pemberdayaan koperasi se-Maluku di SBB

Dia juga mengatakan bahwa banyak mantan diplomat mengenal Tarid secara pribadi.

“Mereka semua mengatakan bahwa dia adalah pejabat diplomatik yang kompeten yang seharusnya tidak diperlakukan sedemikian buruk, terutama ketika bencana itu bukan kesalahannya.”

Pada hari Minggu, FMT melaporkan bahwa pejabat kementerian luar negeri marah setelah keduanya diperintahkan pulang dan dimasukkan ke dalam posisi non-job karena kurangnya “status tamu” resmi untuk kunjungan Ismail Sabri Yaakob ke UEA bulan lalu.

Berikutnya: Dubes peringatkan UEA tidak siap terima kunjungan 

Seorang sumber mengatakan kepada FMT,  bahwa duta besar telah memberi tahu Wisma Putra tentang keberatan pemerintah UEA pada waktu kunjungan Ismail mengingat ratusan tamu VIP pada saat yang sama datang dari seluruh dunia setiap hari untuk Dubai World Expo 2021. Rupanya, ini tidak didengar.

Baca Juga  Wakapolda Maluku Hadiri Rakor bersama Menko Polhukam Bahas Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law

Noor Farida mengatakan jika dia adalah Saifuddin, dia akan mengajukan protes keras kepada perdana menteri pada pertemuan mingguan Kabinet atas “cara duta besar kami untuk UEA diperlakukan”. 

Mantan menteri luar negeri Anifah Aman mengatakan Menlu Saifuddin Abdullah seharusnya bertanggung jawab penuh atas bencana yang melibatkan perjalanan perdana menteri ke Uni Emirat Arab.

Anifah mengatakan seharusnya dilakukan investigasi internal terlebih dahulu.

Dia mengatakan meskipun Wisma Putra telah mengeluarkan pernyataan, menjelaskan bahwa penarikan seperti itu bukan hal yang luar biasa karena kegagalan mereka untuk mengoordinasikan masalah administrasi dan logistik selama kunjungan perdana menteri, mereka seharusnya tidak dipanggil dengan tergesa-gesa.

“Ini adalah aib besar bagi negara kita, dan seorang menteri selalu bertanggung jawab atas segala kekurangan kementerian, dan dia harus membela pejabatnya,” katanya kepada FMT.

(red/tempo)