PN Ambon eksekusi UD Amin di Kebun Cengkih

oleh -147 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Pengadilan Negeri (PN) Ambon mengeksekusi Lahan/Bangunan UD Amin milik Hj Nurdin Fatah, di Jalan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (4/9) sekitar pukul 10.30 Wit.

Adapun lahan yang dieksekusi PN Ambon ini memiliki luas 5.727 m² serta memiliki batas dengan tanah negara baik pada arah utara, selatan, barat dan timur.

Dimana, eksekusi dimaksud sesuai keputusan Mahkamah Agung RI atas permohonan gugatan oleh Marten Hentiana.

Eksekusi dimaksud dilaksanakan karena pihak tergugat, Nurdin Nurlete,SE (44) dan Hj Nurdin Fatah (49), tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Agung RI secara sukarela.

Link Banner

Meski demikian, saat eksekusi dilaksanakan PN Ambon, pihak tergugat tidak melakukan perlawanan.

Baca Juga  Tersinggung Dibilang Monyet di YouTube, Organisasi Maluku ini Polisikan Netizen ke Polda Metro Jaya

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan dari tubuh Kepolisian Resort (Polres) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, menyebutkan eksekusi ini dihadiri Kapolres, AKBP Sutrisno Hadi,S.I.K, Wakapolres, Panitera Muda (Panmud) Perdata PN Ambon, Dum. V. Matauseja,SH,MH, Jurusita PN Ambon, Albert. J. Pangemanan,SH, Staf PN Ambon serta 1 peleton personil Polres Pulau Ambon dan Polsek Sirimau.

Eksekusi dimaksud disesuaikan dengan Surat Perintah PN Ambon kelas IA yakni Surat Perintah nomor 9/Pen.Pdt.Eks 2008 PN Ab, Jo Nomor 76/Pdt.G/2012 PN Ab untuk melakukan eksekusi secara paksa atas putusan PN Ambon 76/Pdt.G/2012 PN Ab tanggal 4 Maret 2013, Jo putusan PT Maluku nomor 22/Pdt/2013/PT Mal tanggal 17 September 2013, Jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 523 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014, Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 305 PK/Pdt/2016,tanggal 03 Agustus 2016.

Disebutkan, sesuai sertifikat hak milik nomor 3414 tertanggal 4 April 1996 yang diterbitkan Kantor Pertanahan kota Ambon adalah sah secara hukum dan merupakan objek sengketa milik Marten Hentiana.

Baca Juga  Kepala KSOP Manokwari tertangkap OTT pungli

Keputusan MA juga menyatakan bahwa akta jual beli dibawah tangan yang dilakukan antara Nurdin Nurlete selaku Tergugat I dan Nurdin Fatah selaku Tergugat II pada tanggal 1 Oktober 2004 adalah tidak sah dan cacat hokum, sehingga harus dibatalkan.

Karena itu, MA juga memerintahkan untuk segera membongkar rumah/bangunan serta meninggalkan objek sengketa untuk diserahkan kepada Hentiana.

Nurdin Fatah juga diharuskan mengganti kerugian materil sebesar Rp 400 juta, membayar uang paksa sebesar Rp 1 juta asetiap hari jika lalai melaksanakan putusan PN Ambon, membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Nurlete dan Fatah sebesar Rp 500 ribu. (keket)