Pada masa Soekarno, ia bernama revolusi. Demokrasi parlementer dianggap terlalu liberal, terlalu Barat, dan memecah-belah. Setelah Dekrit 5 Juli 1959, politik ditarik ke dalam orbit Demokrasi Terpimpin. Soekarno menjadi penafsir utama arah sejarah.
Musuh luarnya jelas: imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan kekuatan Barat. Narasi itu tidak lahir dari ruang kosong. Indonesia baru keluar dari penjajahan. Perang Dingin sedang membelah dunia.
Tetapi di dalam negeri, kampanye anti-imperialisme juga dipakai untuk mencurigai kritik. Lawan politik dapat dituding kontra-revolusioner, anti-persatuan, atau antek kekuatan asing.
Pada masa Soeharto, narasinya berubah. Revolusi diganti pembangunan. Mobilisasi ideologis diganti stabilitas politik. Retorika besar dilucuti menjadi teknokrasi. Namun polanya tetap sama: demokrasi harus menyingkir bila dinilai menghalangi agenda negara.
Orde Baru menyempurnakan pilihan palsu itu. Warga dipaksa memilih pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di satu sisi, melawan demokrasi dan kebebasan sipil di sisi lain.
Tentu saja pilihan itu sudah diatur sejak awal. Kebebasan digambarkan sebagai kekacauan. Demokrasi sebagai risiko. Kritik sebagai gangguan. Stabilitas menjadi kata kunci yang membenarkan hampir segalanya.
