Masalah muncul ketika pembangunan infrastruktur dijadikan alasan untuk mengerdilkan demokrasi.
Ketika halaman politik kembali berganti, Presiden Prabowo tidak masuk ke ruang kosong. Dari Jokowi, Prabowo mewarisi partai-partai besar yang sudah merapat ke pusat kuasa, aparat hukum yang terlanjur dilihat sebagai alat politik, dan masyarakat sipil yang terbelah. Ia mewarisi pilihan palsu yang dihidupkan kembali.
Kini semuanya berpulang kepadanya: apakah ia akan mengubur warisan itu atau justru memanfaatkannya dengan nama baru.
Demokrasi sebagai Infrastruktur Kesejahteraan
Tapi dalam pengalaman politik Indonesia, hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan bukan hanya pernah ditolak. Sampai hari ini, hubungan itu masih sering disalahpahami.
Demokrasi kerap dikecilkan menjadi urusan pemilu, partai, dan kampanye. Padahal fungsi terdalam demokrasi bukan hanya memilih pemimpin. Demokrasi juga perlu untuk membentuk kebijakan publik yang baik.
Kesejahteraan sosial lahir dari kebijakan publik yang tepat, adil, masuk akal, dapat dijalankan, dan terbuka pada perbaikan. Di situlah demokrasi dibutuhkan sebagai mekanisme koreksi publik. Ia membuka jalan bagi pengetahuan dari akar padi untuk masuk ke pusat kekuasaan. Lebih jauh, ia memberi ruang bagi partisipasi publik untuk menguji kebijakan sebelum kesalahannya menjadi terlalu mahal.
