Program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi pelajaran. Kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat atau tujuannya. Siapa yang bisa menolak anak sekolah mendapat makanan layak? Siapa yang menolak perbaikan gizi? Siapa yang berani menolak bantuan bagi keluarga miskin?
Tetapi tujuan baik tidak otomatis melahirkan kebijakan baik. Program besar tidak otomatis menjadi program benar. Negara perlu membedakan kebutuhan sosial yang nyata dari hasrat politik untuk terlihat hadir di mana-mana.
Setiap kebijakan publik pertama-tama harus dirumuskan secara rasional. Bila tujuan MBG adalah memperbaiki gizi, mengurangi beban keluarga miskin, dan menutup ketimpangan kualitas hidup anak-anak Indonesia, maka desain paling masuk akal bukanlah menyebarkannya secara rata ke seluruh negeri sejak awal.
Program itu sebaiknya dipusatkan lebih dulu pada daerah tertinggal, kantong kemiskinan, wilayah rawan stunting, dan kelompok anak yang paling membutuhkan. Dengan rasionalitas tujuan, prioritas menjadi jelas dan ruang fiskal dapat diukur.
Setelah itu keterbukaan informasi menjadi mutlak. Publik perlu tahu siapa penerimanya, bagaimana anggarannya disusun, siapa penyedianya, bagaimana kualitas makanan diawasi, dan apakah manfaatnya sungguh sampai kepada anak-anak yang paling membutuhkan.
