Kepemimpinan daerah saat ini kalau dibilang gagal dalam menghadirkan keadilan dan kesetaraan pembangunan juga iya tapi bagaimana dengan kepemimpinan daerah baik provinsi dan kabupaten/kota dua tiga dekade sebelumnya? Mereka juga gagal lalu akumulasi kegagalan itu harus kita buang kepada pihak ketiga? Ini satu kesalahan besar dalam menyikapi problematika Maluku selama tiga sampai empat dekade belakangan ini.
Masyarakat Maluku harus diberi edukasi yang objektif dan konstruktif, bukan emosional, destruktif. Kalau masyarakat Maluku semua dibangun cara berpikir destruktif, konfrontatif justru tidak menguntungkan posisi Maluku dalam upaya mendapatkan keadilan negara dalam perspektif apa pun.
Yang saya pikir lebih baik kita membenahi secara internal melalui bangun sistim politik lokal Maluku yang lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat Maluku, dengan metodologi yang lebih tepat namun bermata jamak, dengan kata lain satu strategi tunggal sapi memiliki daya ledak besar, itu jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pola pola destruktif konfrontatif.
Sudah banyak pemikiran dan gagasan anak Maluku yang dipublikasikan dan semuanya tidak ada yang salah, namun dalam ribuan konsep berpikir itu kita jangan lupa mengkaji lebih dalam tentang kemurnian gagasan yang disampaikan.
