Oleh: Julius R. Latumaerissa, Akademisi dan Pemerhati Maluku
Keterbelakangan dan ketidakadilan yang kita rasakan sampai saat ini di Maluku, adalah fakta pembanguan yang nyata. Menyikapi kondisi seperti ini harus tetap bijak dan rasional, bukan emosional.
Kita semua sadari sungguh akan disparitas dan inequility di Maluku. Dari dulu sebelum era reformasi kondisi ini sudah terbentuk, dan diperparah lagi di era reformasi, dengan berbagai regulasi pempus yang tidak berpihak kepada Maluku.
Disparitas, inequility dan distorsi ekonomi sosial dan politik di Maluku sampai saat ini, jika kita mau jujur 80% adalah kegagalan pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota dalam memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan sempitnya gap pembangunan antara daerah dan antar kelompok masyarakat.
Kita harus clear di titik ini dulu baru kita bersikap kepada pempus. Jangan kita menutupi kegagalan internal dengan mengkambing hitamkan pempus. Pempus punya andil tapi saham terbesar dalam keterbelakangan Maluku juga dari stakeholders Maluku sendiri. Jujurlah untuk bicara dan bijak dalam bersikap.
Terlepas daripada adanya ketidak adilan pembagian kue nasional, tapi harus diakui juga bahwa triliunan rupiah setiap tahun juga mengalir ke Maluku. Pertanyaannya kemana dana dana itu untuk pembangunan?
