Meski tak ditempati, rupanya setiap tahun ada saja anggaran yang digelontorkan dari APBD untuk membiayai sejumlah proyek terkait rumah dinas itu. Mulai dari biaya renovasi ringan, hingga pengadaan perlengkapan.
Menariknya, rumah dinas bergaya eropa itu kini dalam kondisi rusak berat, sebagaimana diakui Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu.
Berdasarkan penelusunan media ini, pada September 2019, Dinas PUPR langsung membuka lelang terhadap tiga paket proyek yang totalnya mencapai Rp5 miliar, ditujukan untuk rumah Gubernur Maluku.
Tiga item pekerjaan juga ditemukan pada periode Februari-September 2020 untuk rumah jabatan oleh Dinas PUPR, berupa lelang paket proyek rehabilitasi rumah Jabatan Sementara Gubernur dengan nilai HPS Rp5.147.683.360,00. Kontrak ini dimenangkan oleh PT. Bhineka Konstruksi.
Sebelumnya, pada 23 Agustus 2020 juga dilakukan Pembangunan Pagar Rumah Jabatan Sementara Gubernur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp384.639.931,00, oleh CV. Amalia Pratama.
Ada juga lelang paket Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur oleh Dinas PUPR dengan nila HPS Rp124.183.897,00, oleh CV. Rekaprima.
Lelang Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Gubernur Maluku oleh Sekretariat Daerah dengan nilai HPS Rp249.859.500,000, dimenangkan oleh CV. Cicilia Mandiri, sebagai perusahan baru, yang dipercayakan menggarap sejumlah proyek di era Murad Ismail berkuasa, termasuk paket non tender.
