Ia menilai, apabila terdapat kenaikan harta kekayaan yang dinilai perlu ditelusuri, mekanisme pemeriksaan harus diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki kewenangan tersebut.
“Kalau ada kenaikan, siapa yang memeriksa? Lembaga mana yang akan memeriksa? Ini kan masing-masing ada kewenangannya. KPK, bukan DPRD,” ujarnya.
Meski demikian, Rovik mengatakan DPRD tetap dapat membahas persoalan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangannya apabila dalam proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang ditemukan indikasi atau dugaan pelanggaran.
“Kalau sampai ada indikasi atau dugaan, itu mungkin. Lalu silakan kita bisa fokus pada hal itu,” katanya.
Singgung Politik, Rovik Minta Semua Berpegang pada Aturan
Pernyataan Rovik juga dikaitkan dengan kepentingan politik. Menanggapi hal tersebut, ia mengakui dirinya merupakan kader partai politik. Namun, menurutnya, status sebagai lembaga politik tidak berarti setiap pembahasan dapat dilakukan tanpa mengacu pada kewenangan dan tata tertib DPRD.
“Kalau saya ditarik bahwa saya memilih, wajar karena memang partai politik saya mengusung. Ini lembaga politik. Kalau saya mau mempersepsikan ini politik, apa salahnya?” ujarnya.
Rovik mengingatkan, setiap lembaga negara memiliki batas kewenangan masing-masing. Karena itu, menurut dia, persoalan pemeriksaan LHKPN harus ditempatkan sesuai koridor hukum dan tugas kelembagaan.
