Satu Bulan Pansus Covid-19 DPRD Malut Kasi Rata Rp3 Miliar

oleh -3.595 views
Link Banner

Porostimur.com | Sofifi: Paus Fransiskus mengecam orang-oang yang telah memanfaatkan wabah virus corona untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.

Dia juga menyoroti “kemunafikan” sejumlah politisi dalam menangani krisis kesehatan dunia itu.

Paus menyatakan krisis itu memiliki dampak sangat banyak. “Krisis ini mempengaruhi kita semua, kaya dan miskin, dan menyoroti kemunafikan,” papar Paus.

“Saya khawatir dengan kemunafikan tokoh-tokoh politik tertentu yang bicara menghadapi krisis, masalah kelaparan di dunia, tapi juga memproduksi senjata,” kata Paus tanpa menyebut nama negara atau politisi itu.

“Ini waktunya untuk berubah dari jenis kemunafikan fungsional itu. Ini waktunya untuk integritas. Kita bersatu dengan keyakina nkita atau kita kalah semuanya,” ungkap dia.

Baca Juga  Sesuai Arahan Bupati, 6 SKPD di Halsel Selesai Diaudit, Tersisa 21 SKPD
sebagian Anggota Pansus Covid-19 DPRD Malut

Itu Paus yang bicara nun jauh di Ibukota Vatican di Roma.

Di sini, di ibukota Provinsi Maluku Utara di Sofifi, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana Rp3 Miliar untuk Panitia Khusus (Pansus) Covid-19, Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut).

“Iya benar. Untuk Pansus DPRD telah dianggarkan Rp 3 miliar,” kata Kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Malut, Bambang Hermawan, Selasa (5/5/2020).

Dan dana itu telah ludes terpakai dalam sebulan masa kerja pansus tanpa hasil yang memuaskan.

Bambang menyebut, anggaran tersebut untuk mendukung kinerja Pansus dalam melakukan kerja koordinasi dengan semua Gugus Tugas Covid-19 yang ada di 10 kabupaten/kota di Malut.

Baca Juga  Sambut Baik Revitalisasi Benteng Victoria, Menteri PUPR Utus Tim ke Ambon

“Tugas mereka selama 1 bulan. Terhitung 30 Maret hingga 30 April,” terangnya.

Kini setelah 30 hari berlalu, Pansus menghasilkan enam (6) butir rekomendasi yang justru tak dianggap oleh pemerintah Provinsi.

Enam point itu pun point-point yang sudah kadaluarsa, kalau tidak mau dibilang menduplikasi model yang sudah dilakukan jauh hari oleh sejumlah daerah sebelum rekomendasi dikeluarkan.

Bahkan, salah satu poin, yakni penutupan pasar malah menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat.

Padahal, alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar jika diperuntukkan menambah porsi jaring pengaman sosial, tentu lebih banyak warga terdampak covid-19 yang bisa merasakan bantuan pemerintah.

Demikian juga jika dialokasi untuk menambah alat pelindung diri (APD) atau penambahan ventilator untuk kebutuhan penanganan pasien.

Baca Juga  Ambon Raih WTP 3 Kali Berturut-turut, Louhenapessy: Ini Kado Terbaik di Tengah Pandemi Covid-19

Jumlah Rp 3 miliar bisa membeli tiga ventilator dengan kisaran angka Rp 800 juta per ventilator.

Kinerja Pansus pun tidak maksimal karena mereka hanya berkunjung ke Kabupaten Morotai, Halut, Halbar, dan Kota Ternate.

Itu hanya 4 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara

Melansir harianhalmahera, Ketua DPRD Provinsi Malut Kuntu Daud, mengaku tidak mengetahui pasti soal anggaran. Tapi menurutnya, kerja Pansus untuk berkoordinasi dengan daerah akan dilanjutkan.

“Ini karena waktunya terbatas dan bertepatan puasa. Yang jelas, Pansus akan diperpanjang. Nantinya akan diputuskan dalam rapat Banmus nanti,” tukasnya. (red/hh)