Alasan yang disampaikan bendahara kepada auditor adalah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum dapat digunakan.
Namun, pemeriksaan lanjutan menemukan adanya perbedaan data antara catatan transaksi yang tersimpan pada telepon genggam bendahara dengan data yang terdapat dalam lembar kerja Microsoft Excel. Perbedaan tersebut dinilai menimbulkan keraguan terhadap akurasi dan validitas pencatatan transaksi keuangan.
Tak hanya itu, auditor juga menemukan sejumlah nota kosong yang belum diisi maupun ditandatangani. Bahkan, ditemukan bundel buku nota kosong yang telah dibubuhi cap toko dan disimpan di lemari serta laci meja Bendahara Pengeluaran.
Menurut BPK, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan administrasi pengelolaan keuangan, sehingga berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban apabila tidak segera diperbaiki.
BPK Minta Pemkab Tindak Lanjuti Rekomendasi
Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera melengkapi dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran, memperbaiki tata kelola administrasi keuangan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
