Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis, Akademisi, dan Wakil Ketua ICMI Jatim
Setelah proyek kereta cepat Whoosh yang meninggalkan jejak pembengkakan biaya dan ketidakjelasan beban utang, kini giliran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengeluarkan aroma tak sedap. Proyek yang dulu dijual sebagai simbol kemajuan dan modernitas Indonesia itu mulai memperlihatkan sisi gelapnya: perencanaan yang ceroboh, pembiayaan yang rapuh, dan kepemimpinan yang terlalu percaya pada narasi, bukan pada kalkulasi.
Presiden Joko Widodo pernah menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa para investor dunia “sudah antre di depan pintu.” Seolah IKN akan menjadi magnet investasi global yang menyaingi Dubai dan Singapura. Namun, kenyataan di lapangan justru jauh dari gemerlap janji. Setelah beberapa kali peletakan batu pertama dan parade promosi, investasi asing yang digadang-gadang tidak kunjung datang. Bahkan, banyak calon investor mundur perlahan karena menilai proyek ini terlalu politis dan minim kepastian hukum.
Kini, proyek raksasa itu justru hidup dari tetesan uang rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi penopang utama pembangunan IKN — padahal sejak awal pemerintah menegaskan APBN hanya akan berperan kecil, sebatas pemicu (trigger fund). Faktanya, sekitar 70 persen pembiayaan tahap awal justru bersumber dari APBN. Artinya, rakyat kembali menanggung beban proyek yang sebelumnya dijanjikan tidak akan menguras kas negara.
