Soal Kelangkaan BBM, Far Far: Ada Dugaan Ilegal Oil

oleh -80 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far membenarkan apa yang menjadi kekesalan dari sopir angkot di Kota Ambon.

“Jadi yang menjadi luapan kekesalan dan aksi mogok dari para sopir angkot ini memang benar, karena sesuai hasil rapat dengar pendapat, bahkan on the spot yang Komisi II DPRD Kota Ambon lakukan, ada beberapa persoalan yang ditemukan, misalnya sampai hari ini premium belum tersalurkan dengan baik,” ungkap Harry Putra Far-Far kepada Porostimur.com di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (26/8/2021).

Menurut Far Far, dari lima SPBU di Kota Ambon, hanya dua SPBU yang menerima, yang jadi masalahnya di sini bahwa ini dasar hitung tarif angkutan umum berdasarkan premium.

Baca Juga  DPRD Nilai Pemkot Tidak Serius Tangani Persoalan Revitalisasi Pasar Mardika

“Dengan adanya kelangkaan premium ini maka mau tidak mau banyak angkutan yang harus isi pertalite dan secara standarnya, ketika isi pertalite pasti rugi,” jelasnya.

“Tapi program pemerintah itu jelas bahwa ini akan ada program langit biru, “premium ini perlahan-lahan akan dihapuskan jadi memang benar bahwa apa yang menjadi tuntutan dari sopir angkot ini juga memang jadi aspirasi yang sudah kami suarakan,” kata Far Far.

“Yang pertama bawa Pertamina dalam hal ini tidak transparan mengenai kuota premium, yang kedua proses penyalurannya ini juga tidak jelas, yang ketiga ini sangat disayangkan DPR sangat menyayangkan sikap dari Iswana Migas,” tegasnya.

Far Far bilang, Iswana Migas ini asosiasi pengusaha minyak yang sampai hari ini tidak melakukan aksi atau tidak ada pemberitahuan resmi ke kami mengenai jumlah kuota. Padahal harusnya sebagai representasi dari seluruh pengelola SPBU, Iswana Migas harus bereaksi.

Baca Juga  Pemprov Maluku Utara Salurkan Bantuan Korban Banjir di Halmahera Barat

Far Far juga mengatakan, ini kan sudah kami arahkan, tadi di dalam juga bahwa memang nantinya akan ada rapat kerja bahkan kemarin dalam rapat internal juga sudah dibahas, “kalau Pertamina masih bersikap seperti ini maka tidak menutup kemungkinan kita akan ke BPH Migas karena ini ada indikasi ilegal oil,” terangnya.

“Selama data itu tidak kita pegang maka indikasinya tetap ilegal oil, bahwa premium ini sengaja dibatasi padahal kuotanya sudah jelas disalurkan tidak sesuai dengan yang seharusnya,” paparnya.

Far-Far menanyakan sisa premium ini dikemanakan? sampai hari ini datanya saja belum dikantongi DPRD, bahkan sudah hampir sebulan ini.

“Jadi nanti akan ada rapat-rapat kerja lanjutan sampai data ini harus clear, karena pada prinsipnya apa yang menjadi BBM bersubsidi ini harus terima sesuai peruntukannya masyarakat harus menikmati, ini kan pemerintah bayar untuk masyarakat yang harus menerima ini dia terima, Itu saja poinnya,” pungkasnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.