Ungkap Dugaan Korupsi Minyak Goreng untuk Danai Penundaan Pemilu, Fahri Hamzah: Untung Masih Ada Masinton

oleh -123 views
Link Banner

Porostimur.com, Jakarta – Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah mengapresiasi langkah Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu, yang berani memaparkan informasi tentang dugaan pengumpulan dana (fund rising) untuk mendanai wacana penundaan pemilu.

Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana untuk mendanai wacana penundaan pemilu 2024.

Pengumpulan dana itu, menurut Masinton ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi ijin ekspor minyak goreng.

Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menyatakan apresiasi bahwa masih ada politisi seperti Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan.

“Untung masih ada yth Bapak @Masinton di Senayan,” kata Fahri Hamzah dikutip dari akun Twitter @Fahrihamzah pada Minggu 24 April 2022.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemberantasan mafia minyak goreng perlu kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri Hamzah menulisnya dalam cuitan di Akun Twitter pribadinya.

Baca Juga  Soal PLTD, UP3 Ternate Butuh Bersinergi dengan Pemerintah

“Kita harus memuji @KejaksaanRI dan @KPK_RI dan POLRI @DivHumas_Polri agar maju bersama memberantas Mafia. Ini era Orkestra.Jangan adu domba.Ini kerja bersama,” ungkap Fahri Hamzah.

Fahri mendorong agar KPK bekerja sama dengan instansi lain dalam pemberantasan korupsi.

Fahri menyatakan bahwa sekarang era bekerja sama, karena sudah bukan jamannya KPK bekerja sendiri.

Sementara itu, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ijin ekspor minyak goreng, Masinton Pasaribu menekankan Kejagung agar mengusut tuntas aliran dana korupsi minyak goreng.

Menurut Masinton, adanya dugaan pengumpulan dana untuk kampanye wacana penundaan pemilu, menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan Kejagung.

Oleh karena itu, Masinton meminta agar penyidik Kejagung mendalami dugaan informasi tersebut.

“Menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” kata Masinton. (red/stc)