Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi
Di negeri yang kerap kita sebut “Konoha”, sebuah metafora yang menyimpan getir sekaligus tawa pahit, welfare state sering dipajang sebagai janji. Ia hadir dalam pidato, dirangkai indah dalam dokumen kebijakan, dan dielu-elukan sebagai tujuan akhir dari perjalanan panjang kemerdekaan.
Namun di lorong-lorong kehidupan rakyatnya, janji itu terasa seperti bayangan: tampak dekat, tetapi tak pernah benar-benar bisa digenggam.
Rakyat Konoha hidup dalam kepungan yang semakin rapat—bukan oleh senjata, melainkan oleh angka-angka. Pajak menjadi wajah paling nyata dari kehadiran negara. Ia menjelma dalam berbagai bentuk: dari penghasilan, konsumsi, hingga layanan dasar yang semestinya menjadi hak. Setiap langkah ekonomi rakyat seolah dipantau dan ditarik, seakan-akan hidup itu sendiri adalah objek pungutan.
Ironinya, situasi ini mengingatkan kita pada masa lalu yang pernah kita kutuk bersama: masa penjajahan. Dulu, penjajah datang dengan wajah asing, memaksa rakyat menyerahkan hasil bumi sebagai upeti. Tanah dikeruk, tenaga diperas, dan hasilnya mengalir ke pusat kekuasaan yang jauh dari penderitaan rakyat. Hari ini, wajah itu berubah. Ia tak lagi datang dari luar, melainkan lahir dari dalam sistem yang kita bangun sendiri.
