Porostimur.com, Ambon – Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Frits Tatipikalawan, menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana, meskipun dihadapkan pada keterbatasan logistik dan sumber daya manusia.
Hal itu disampaikan Frits Tatipikalawan, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Balai Kota Ambon, Selasa (8/7/2025).
“Penanganan bencana selalu kami awali dengan penetapan status oleh BPBD bersama Wali Kota. Dari situ, kami bisa segera mengambil langkah teknis dan berkoordinasi dengan para stakeholder terkait,” jelas Tatipikalawan.
Ia mengakui bahwa dalam praktiknya, BPBD terkadang mengalami kekosongan stok logistik di gudang. Namun, menurutnya, hal tersebut bukan berarti pemerintah lepas tangan atau tidak peduli.
“Kami tidak pernah mengatakan logistik habis, tetapi kami sampaikan bahwa pasokan sedang dalam proses dari pihak ketiga. Ini penting agar masyarakat tidak mendapat informasi keliru,” tegasnya.
Sosialisasi Risiko dan Perubahan Pola Pikir
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, BPBD Kota Ambon secara rutin melakukan sosialisasi peta risiko bencana dan memberikan imbauan melalui media sosial maupun kunjungan langsung ke masyarakat. Tujuannya, kata Frits, adalah membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
“Kami ingin pola pikir masyarakat berubah. Tidak lagi menyalahkan pemerintah semata, tetapi ikut menjadi bagian dari solusi dalam menjaga lingkungan dan mempersiapkan diri menghadapi bencana,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran para kepala desa, raja, dan lurah sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka diharapkan bisa menyampaikan informasi yang benar dan membangun kesadaran kolektif.
Respons Lambat Bukan karena Tidak Peduli
Menanggapi sejumlah keluhan masyarakat terkait lambatnya respons dari BPBD, Frits menjelaskan bahwa hal tersebut lebih disebabkan oleh terbatasnya jumlah personel dan besarnya wilayah yang harus dijangkau.
