“Pemohon juga tidak menguraikan alasan yang sifatnya kasuistis yakni terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ataupun kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ambang batas dimaksud sehingga Mahkamah harus menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016,” jelas Enny.
“Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah,” pungkasnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News









