HCW Minta Kejati Malut Telusuri Pembelian Lahan Eks Rumdis Gubernur oleh Pemkot Ternate

oleh -158 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) meminta pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar segera melakukan penulusuran terkait pembelian lahan eks rumah dinas Gubernur Maluku Utara yang berlokasi di Kelurahan Kalumpang oleh Pemerintah Kota Ternate senilai Rp2,8 miliar.

Melalui keterangan tertulisnya yang diterima reaksi Porostimur.com, Kamis (29/4/2021) di Ternate, Direktur HCW, Rajak Idrus mengatakan, pembelihan lahan yang menggunakan dana APBD tahun anggaran 2018 tersebut, terindikasi syarat dengan tindakan korupsi.

“Lahan ini telah menjadi milik pemerintah kenapa harus Pemkot Ternate melakukan pembayaran? ,” ujarnya.

Menurut Rajak, lahan tersebut telah tercatat dalam LHP BKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai aset Pemerintah Kota Ternate setelah pada tahun 2016 dihibahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Link Banner

Lebih tragis lagi kata Rajak, Pemkot Ternate melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang katanya sebagai  pemilik lahan tersebut.

Baca Juga  Selamat Datang Kapolres Baru, Tri Okta Hendri di Halbar

“Inikan aneh, saya menduga ada permainan oknum-oknum, dan ini jelas perbuatan melawan hukum,” sebutnya.

Rajak mengatakan, data yang dimiliki HCW menyebutkan, lahan tersebut telah menjadi lahan pemerintah setelah adanya proses hukum di pengadilan oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan.

“Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 191 K/Pdt/ 2013, atas gugatan pemilik lahan eks kediaman Gubernur Malut, sertifikat hak milik nomor 227 tahun 1972. Bahwa status pemilik lahan dikembalikan ke pemerintah, bukan milik perorang, termasuk Gerson Yapen,” tegas Rajak.

Oleh karena itu kata Rajak, status lahan dikembalikan ke Pemerintah, Pemkot Ternate tidak boleh membayar kepada Gerson Yapen (pihak ketiga) yang bukan sebagai pemilik lahan sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung RI, dan aset tersebut dikembalikan ke pemerintah.

Baca Juga  Polri Tak Ungkap Penyakit Ustadz Maaher

Rajak bilang, HCW akan tetap mengawal hal ini sampai Kejaksaan melakukan proses hukum.

“Anggaran daerah yang digunakan cukup besar, HCW akan tetap mengawal hal ini,” ungkapnya. (sarjan)