Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Pada usia 81 tahun, Indonesia masih suka berdandan. Bendera dipasang di mana-mana, lagu-lagu perjuangan diperdengarkan, lomba tujuh belasan digelar dengan riang, dan pidato tentang kemajuan negeri kembali disusun dengan kalimat-kalimat yang terdengar gagah.
Sementara itu, di luar panggung, rakyat menghitung.
Menghitung harga beras. Menghitung uang sekolah. Menghitung cicilan rumah sepetak. Menghitung listrik. Menghitung ongkos pergi bekerja. Dan, tentu saja, menghitung berapa uang tersisa setelah negara selesai menghitung bagian yang harus dibayarkan rakyat kepadanya.
Delapan puluh satu tahun merdeka, tetapi hidup terasa seperti sedang mengikuti lomba lari yang garis finisnya selalu digeser. Baru hendak bernapas, datang tagihan. Baru hendak sedikit menabung, datang kebutuhan. Baru merasa agak lega, muncul pungutan baru dengan nama yang terdengar sangat terhormat: kontribusi, kewajiban, kepatuhan, atau optimalisasi penerimaan.
Negara memang membutuhkan pajak. Tidak ada negara yang bisa hidup hanya dengan doa dan tepuk tangan. Tetapi rakyat kecil kadang merasa negara terlalu pandai menemukan sesuatu yang bisa dipajaki. Penghasilan dipajaki. Barang dipajaki. Transaksi dipajaki. Tanah dan bangunan punya urusan sendiri dengan pajak. Bahkan rumah yang disewakan pun akan tidak luput dari kewajiban pajak atas penghasilan sewanya.
