Porostimur.com, Ambon – Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Attapary menyayangkan langkah pemotongan anggaran yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Maluku, dengan fokus utama penurunan stunting.
Attapary menegaskan, dengan alokasi anggaran sembilan persen yang merujuk ke Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, seharusnya program yang disupport langsung pemerintah berdampak langsung kepada masyarakat namun hasilnya nihil.
“Perlu diingat, semenjak Tahun 2020 dan 2021, anggaran yang dikelola untuk penurunan stunting juga besar, sehingga jika dikatakan penurunan pertahun yang hanya kurang lebih dua koma persen, itu sangat lambat,” terangnya, Kamis (4/5/2023).
Attapary yang juga Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku ini menjelaskan, penurunan tersebut pemda provinsi tidur pun pasti terjadi. Karena itu adalah penurunan yang normal ada intervensi dari bantuan bantuan pempus lewat, PKH, BLT, Dana Desa & program pemerintah kabupaten/kota.
Kata dia, perlu diingat sebelum menyusun APBD 2022 target penurunan stunting yang seharusnya 23 persen ini tidak tercapai, berarti konsekuensi disediakan anggaran yang cukup besar di Tahun 2022 untuk penurunan stunting, gizi buruk dan gizi kurang ternyata tidak mencapai target.
