Porostimur.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebut Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba kerap memberikan rekomendasi khusus untuk memprioritaskan sejumlah proyek. Tiga saksi membeberkan dugaan tersebut.
“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya rekomendasi khusus dari tersangka AGK (Abdul Gani Kasuba) selaku gubernur untuk memberikan prioritas izin usaha terhadap perusahaan tersangka KW (pihak swasta Kristian Wulsan),” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (29/1).
Tiga saksi itu, yakni Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya, pegawai Trimegah Bangun Persada Mordekhai Aruan, dan pegawai Harita Group Tus Febrianto.
Ali enggan memerinci rekomendasi khusus dari Abdul dalam pemberian izin proyek di Maluku Utara. Keterangan para saksi diyakini menguatkan tuduhan penyidik kepada para tersangka.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara. Mereka yakni Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Kadis Perumahan dan Permukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, ajudan Abdul, Ramadhan Ibrahi, dan pihak swasta Stevi Thomas serta Kristian Wulsan.
