Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jatim
Presiden Prabowo Subianto hari ini berdiri di persimpangan sejarah. Bangsa yang diwarisi penuh luka akibat pertarungan politik, kepentingan oligarki, dan polarisasi yang makin dalam, dan rakyat kini sedang menanti keputusan besar: apakah Prabowo akan mengulang jalan lama penuh keterpecahan, atau berani menapaki jalan baru, jalan penyatuan bangsa?
Penyatuan bangsa bukan hanya jargon politik. Ia adalah kebutuhan mendesak agar republik ini tidak makin terjerumus dalam jurang ketidakadilan, kehilangan empati, dan kerapuhan sosial. Indonesia hari ini tengah menghadapi bara yang bisa menjelma menjadi api besar: kesenjangan sosial yang kian menganga, kemiskinan yang terasa seperti didesain, serta kebijakan pajak yang dirasakan rakyat sebagai beban tambahan di tengah penghasilan yang stagnan. Jangan sampai apa yang terjadi di Pati, tentang pajak, yang dikhawatirkan akan memicu bara perlawanan rakyat secara nasional apalagi saat ini mereka yang ada di kabinet Prabowo dianggap telah melukai rakyat dan berperilaku tidak baik yang mencoreng wajah pemerintahan.
Isu pajak ini bahkan bisa menjadi bara paling berbahaya. Alih-alih menjadi instrumen keadilan, ia bisa memantik perlawanan rakyat jika tidak dikelola dengan bijak. Anies Baswedan pernah memberi ilustrasi sederhana namun menyentuh: “Pajak ibarat memancing di permukaan, di mana ikan-ikan kecil yang mudah terlihat terus ditangkap, sementara ikan-ikan besar yang berada di kedalaman dibiarkan bebas.” Analogi ini mewakili perasaan rakyat kecil: mereka yang selalu ditarik kewajiban, sementara para pengusaha besar, konglomerat, dan oligarki kerap lolos dengan celah hukum dan kompromi. Bila kondisi ini dibiarkan, rasa keadilan akan hancur, dan kepercayaan rakyat terhadap negara akan luruh.
